Ibarat kerajaan, lurah pondok adalah perdana menteri yang bertugas mengatur kelangsungan dan kebutuhan pesantren. Ia dipilih dan ditentukan pengasuh atau kiai. Kewenangannya meliputi segala hal yang berkaitan dengan internal pesantren. Pereode kepemimpinan lurah pun tidak menentu. Tergantung kebijakan sang kiai. Tapi yang paling sering sampai sang santri boyong.
Sang kiai biasa memilih lurah pondok dari kalangan santri senior. Pengetahuan agamanya pun bagus, dan disegani santri lainnya. Dan yang paling penting, sang lurah harus santri yang dapat dipercaya dan berwawasan luas.
Sebelum tahun 1970-an. Pesantren pengatur pesantren hanya lurah. Sedangkan organ-organ organisasi yang lain tidak dibutuhkan. Kalaupun dibutuhkan, maka seksi keamanan saja yang diadakan. Setelah tahun 1980-an, Sang lurah biasa dipilih dengan tiga orang pendamping. Pendamping pertama adalah katib yang bertugas mencatat dan memberi masukan sekaligus wakil lurah. Kedua adalah bendahara yang menjadi pusat perputaran uang pesantren. Sedangkan yang ketiga adalah keamanan dan bertugas mengawasi ketertiban program pesantren. Keamanan pesantren biasanya adalah santri-santri senior dan galak. Figurnya di mata santri bisa sangat menonjol dan ditakuti, sebab, kiai biasanya lebih lunak dalam memberikan hukuman. Sedangkan keamanan menghukum dengan emosional.
[irp posts=”1″ name=”Pesantren Salaf – Model Pendidikan Masa Depan”]
Setelah dipilih, lurah dan katib (sekretaris) langsung bekerja. Pekerjaan pertama mereka adalah menyusun kabinet. Paling lama tugas ini dikerjakan dalam waktu tiga hari. Dan yang tercepat adalah setengah jam. Ini terjadi karena kiai minta dibuat langsung, sang kiai hanya menyebut departemen yang harus ada. Sedangkan lurah menyebutkan beberapa nama untuk disetujui. Sang katib langsung bertugas untuk mencatat.
Hasil ini akan diberitahukan pada santri saat mengaji. Tidak ada protes, bagi para santri, siapa saja yang menjadi lurah bukan sebuah masalah bagi mereka, karena yang diatur lurah adalah kegaitan pondok bukan kegiatan pribadi. Artinya, lurah ini ataupun lurah itu, ngaji tetap ada, liwet tetap jalan, merokok masih boleh, sehingga tidak ada alasan untuk menolak lurah ini ataupun itu.
Tugas utama mereka adalah mengatur jadwal ngaji, membuatkan surat izin pulang, menyelesaikan problem santri yang dapat ditangani, mengawasi dan membenahi fasilsitas pesantren dan lain-lain.
Menjadi lurah atau pejabat di pesantren bukan suatu kebanggaan bagi santri, tapi sebuah musibah yang harus diterima oleh yang bersangkutan. Disaat santri lain menikmati waktu luang, para pejabat pondok harus sibuk dengan berbagai urusan. Ada tamu, ada yang kehilangan uang, pompa air rusak, lampu kamar mati atau apapun yang berkaitan dengan fasilitas dan masalah dipesantren, lurah pondok besarta jajarannya pasti sibuk. Apalagi bendahara pondok yang harus bingung setiap tanggal 20. mondar mandir meminta santri membayar iuran, sebab ini hari terakhir pembayaran rekening listrik.
Kondisi ini berubah. Di tahun 1990-an awal, proses menjadi lurah pesantren mulai berubah. Sebutan lurah menjadi jarang dan diganti dengan sebutan ‘ketua’. Proses pemilihan pun mulai di lakukan pada beberapa pesantren. Pereode kepemimpinannya pun berubah total dari selamanya menjadi setahun, Seperti pesantren Nurul Huda, pada tahun 1992 sudah mengadakan pemilihan ketua pondok.
Yang berhak memberikan suara adalah santri yang ada. Sebab jika santri sedang pulang atau berhalangan dalam acara tersebut, suaranya tidak akan dihitung. Sang kiai hanya mengawasi dan menyerahkan semua prosesnya pada pengurus lama.
